Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli, Ciri dan Tujuannya

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis atau bisa juga dikatakan sebagai hukum kebiasaan, artinya aturan-aturan dibuat melalui tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang harus ditaati oleh masyarakat setempat.

Hukum adat atau hukum umum juga sudah diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Hukum adat bisa mencakup sejumlah bidang. Misalnya warisan, hak dan kewajiban perkawinan, suksesi, hubungan antara orang pada umumnya dan lain sebagainya. 

Secara hukum, hukum adat adalah aturan dari hasil praktek dan adat istiadat tradisional dari generasi ke generasi yang menjadi sumber hukum. Setelah Indonesia merdeka, dibuatlah sejumlah aturan yang dimuat dalam UUD 1945, yaitu mengenai hukum adat.

Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli

1. Menurut Prof. M.B. Terhaar Bzn

Hukum adat adalah semua peraturan yang menjadi keputusan dari para kepala adat dan berlaku secara spontan dalam kehidupan bermasyarakat. Profesor ini sangat terkenal dengan teori ‘keputusan’.

Artinya adalah untuk melihat apakah sebuah adat-istiadat yang ada sudah merupakan hukum adat, maka perlu dilihat dari sikap penguasa untuk menjatuhkan putusan hukuman terhadap orang yang melanggar peraturan yang ada.

2. Menurut Prof. Mr. Cornelis Van Vollenhoven

Profesor dari luar negeri ini mengatakan bahwa “ Hukum adat adalah semua aturan tingkah laku dalam bermasyarakat dan memiliki sanksi namun belum dikodifikasikan.

3. Menurut Mohammad Koesnoe

Menurut ahli yang satu ini, belum diketahui pasti awal mula hukum adat. Tapi kalau dibandingkan dengan hukum Barat dengan hukum Islam, hukum adat adalah hukum yang paling tertua secara usianya.

Sebelum tahun 1927 dimana hukum adat ini sudah ada dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia sampai setelah tahun 1927. 

Akhirnya hukum adat dipelajari dan diperhatikan secara seksama sebagai pelaksanaan politik hukum pemerintah Belanda, dimana setelah teori resepsi yang ada dikukuhkan pada pasal 134 ayat 2.I.S. 1925.

4. Menurut Dr. Sukanto, S.H

Menurut Dokter Sukanto, hukum adat adalah sebuah kompleks adat yang biasanya tidak ditulis, tidak dikodifikasikan dan tidak memiliki sifat memaksa. Selain itu, hukum ini juga memiliki sanksi karena ada juga akibat hukumnya.

5. Menurut F.D Holleman

Menurut ahli F.D Holleman, hukum adat adalah hukum yang mandiri karena memiliki norma-norma hukum yang ada dan merupakan norma hidup yang diikuti, dengan sanksi serta ditaati oleh masyarakat atau lembaga yang berkaitan.

6. Menurut J.H.P. Bellefroid

Menurut ahli yang satu ini, hukum adat adalah peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tapi tetap dihormati dan dipatuhi oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

7. Menurut Sukardi

Menurut Sukardi dalam bukunya Sistem Hukum Indonesia menyebutkan bahwa, hukum adat adalah semua kaidah maupun norma baik yang dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis, 

Berasal dari kebiasaan masyarakat Indonesia atau adat istiadatnya yang dipakai untuk mengatur tingkah laku kehidupan bermasyarakat.  Tidak lupa sanksi juga akan dikenakan pada pihak yang melanggar.

8. Menurut Mawardi Muzamil dan Anis Mashdurohatun

Menurut mantan Guru Besar Hukum Adat Universitas Airlangga, Mawardi MUzamil dan Anis Mashdurohatun dari bukunya yang berjudul : Perbandingan Sistem Hukum menyatakan bahwa hukum adat sebuah sistem hukum yang ada dan sudah lama berlaku di Indonesia.

9. Menurut R. Soepomo

Menurut ahli hukum adat pertama Indonesia yaitu R. Soepomo memiliki 2 rumusan berbeda antara lain:

Pertama, Soepomo menjelaskan bahwa hukum adat adalah hukum yang sebagian besar hukumannya adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam. 

Selain mencakup hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan yang ia sendiri memutuskan perkara.

Kedua, hukum adat adalah sebutan lain dari hukum tidak tertulis di dalam peraturan legislatif yang hidup sebagai kompensasi di badan-badan negara, hukum yang timbul karena putusan hakim dan hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam bermasyarakat.

 10. Menurut M.M Djojodigoeno

Menurut ahli Djojodigoeno, hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber dari peraturan-peraturan yang ada. Melainkan hukum adat sebagai rangkaian norma yang mengatur perhubungan pamrih. Misalnya orang wajib membayar hutang dan pantang mencuri.

 11. Menurut Hazairin

Ahli Hazairin menyampaikan bahwa terdapat kesesuaian antara hukum adat dan kesusilaan. Hukum adat adalah kaidah-kaidah kesusilaan yang sudah mendapat pengakuan-pengakuan umum dalam bermasyarakat. 

12.  Menurut Soekanto

Menurut ahli Soekanto, hukum adat adalah himpunan adat yang kebanyakan tidak ditulis, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, serta memiliki sanksi sehingga memiliki akibat hukum.

Contoh Hukum Adat di Indonesia

Banyak sekali contoh hukum adat di Indonesia, antara lain:

  • Hukum adat Bali, yaitu adat yang mengatur alur keturunan dari pihak ayah. Masyarakat Bali memiliki hukum ahli waris keluarga yang diberikan kepada laki-laki. Sedangkan untuk perempuan hanya dapat menggunakannya.
  • Hukum adat Aceh, yaitu melarang pria atau wanita yang bukan suami istri atau keluarga berduaan dalam satu ruangan. Kalau melanggar, maka keduanya akan  menerima hukuman cambuk.
  • Hukum adat Jawa biasanya menggelar ritual khusus sebelum melakukan kegiatan supaya tidak mengalami kejadian buruk.
  • Hukum adat di pegunungan Halmahera memiliki hukuman potong jari setiap bepergian anggota keluarga. Tujuannya adalah untuk mengingat kepergian anggota keluarga tersebut.
  • Hukum adat Minangkabau, yaitu perkawinan dianggap sah kalau seorang anggota masyarakat melaksanakan pernikahan berdasarkan syariat dan rukun nikah agama Islam.

Tujuan dibuatnya Hukum Adat

Hukum adat bertujuan untuk menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram, aman  dan sejahtera. Ruang lingkup hukum adat hanya mengatur hubungan antara satu masyarakat dengan lainnya dan penguasa dalam masyarakat. 

Hukum adat juga memiliki pedoman pada asas-asas, kerukunan, kepatutan, keselarasan dalam pergaulan dan bersifat religio magis.

Selain itu, hukum adat juga tidak mengenal pembidangan hukum, misalnya hukum Barat. Kalau di hukum adat, tidak ada pemisah yang jelas antara kepentingan pribadi (perdata) dengan kepentingan umum (publik). 

Hukum adat ini tumbuh, berkembang dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Beberapa hukum adat sempat diupayakan untuk dijadikan hukum perundang-undangan supaya memperoleh bentuk tertulis. 

Misalnya undang-undang Pokok Agraria tahun 1950. Tapi hukum adat yang sudah menjadi hukum tertulis itu menjadi berbeda bentuk dari hukum adat sebelumnya. Saat ini hukum adat agraria sudah menjadi hukum perundang-undangan. 

Demikianlah penjelasan mengenai hukum adat yang merupakan salah satu hukum yang tidak tertulis. Meskipun hukum ini secara resmi tidak tertulis, tapi terkadang seringkali memiliki sifat memaksa kepada masyarakat yang ada di dalamnya. 

Karena masyarakat adat yang berada di dalamnya juga memiliki keyakinan akan hukum tersebut, sehingga patuh dan taat serta percaya akan menerima sanksi kalau hukum tersebut tidak dijalankan dan dilanggar. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.